GNB Tekankan Supremasi Sipil, Profesionalitas TNI-Polri, dan Penegakan Hukum yang Adil

Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menyampaikan delapan pesan kebangsaan dalam Sarasehan Kemerdekaan yang digelar di Grha Pemuda, Gereja Katedral, pada Selasa, 11 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan bangsa menjelang 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus mendorong terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih adil, demokratis, dan sejahtera.

Dalam sarasehan tersebut, anggota GNB Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan empat pesan awal, yang kemudian dilanjutkan oleh tokoh GNB Alissa Wahid. Delapan pesan yang disampaikan mencakup persoalan keadilan sosial, keamanan masyarakat, demokrasi, profesionalitas aparat, pengelolaan sumber daya alam, integritas pemimpin, kualitas sumber daya manusia, hingga peran masyarakat sipil.

Keadilan Sosial dan Rasa Aman Menjadi Ukuran Kemerdekaan

GNB menegaskan bahwa kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai terbebasnya bangsa dari penjajahan, tetapi juga harus diwujudkan melalui keadilan dan kemakmuran yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan sosial dinilai masih menjadi tantangan apabila hasil pembangunan belum dinikmati secara merata oleh rakyat.

Selain itu, rasa aman masyarakat disebut sebagai indikator penting dalam mengukur kualitas kemerdekaan. Negara dinilai perlu menjamin keamanan fisik, keberlangsungan penghidupan, perlindungan martabat warga, serta kelestarian lingkungan. GNB turut menyoroti dugaan kriminalisasi dan kekerasan terhadap aktivis serta jurnalis di sejumlah daerah, termasuk Papua, dan menekankan pentingnya penegakan hukum tanpa diskriminasi maupun kekebalan hukum.

Demokrasi dan Profesionalitas Aparat Perlu Diperkuat

Dalam aspek demokrasi dan ketatanegaraan, GNB mendorong agar setiap proses pembentukan kebijakan dan perubahan peraturan perundang-undangan dilaksanakan secara terbuka, terukur, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Kedaulatan rakyat dan prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif juga dinilai perlu dijaga untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

GNB turut menekankan pentingnya menjaga profesionalitas TNI dan Polri sebagai bagian dari fondasi demokrasi. Pelaksanaan tugas aparat pertahanan dan keamanan diharapkan tetap berlandaskan fungsi serta kewenangan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, dengan menempatkan supremasi sipil dan prinsip akuntabilitas sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan negara. Aparat juga diharapkan tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis.

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Anggaran Harus Berpihak kepada Rakyat

Pada sektor ekonomi, GNB mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam dan anggaran negara harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Eksploitasi lingkungan yang berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, termasuk masyarakat adat, dinilai perlu dihentikan.

Alissa Wahid juga menyoroti pentingnya menjaga prioritas belanja publik, termasuk Transfer ke Daerah, agar tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Penguatan produk dalam negeri serta pengurangan ketergantungan terhadap impor turut dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

Etika dan Integritas Pemimpin Menjadi Sorotan

Salah satu pesan utama yang disampaikan GNB adalah pentingnya etika dan keteladanan para pemimpin. Menurut Alissa Wahid, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkaitan dengan persoalan kepatutan, keadaban dalam penyelenggaraan negara, serta melemahnya keteladanan dari para pejabat publik.

GNB menilai persoalan tersebut berkaitan erat dengan upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), termasuk pencegahan benturan kepentingan di kalangan penyelenggara negara. Pemberantasan korupsi, menurut Alissa, harus diwujudkan melalui penindakan yang tegas, pemulihan aset negara, serta pengisian jabatan publik oleh individu yang kompeten dan memiliki integritas.

Pendidikan, Kesehatan, dan Peran Masyarakat Sipil

GNB juga menempatkan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai investasi strategis bagi masa depan Indonesia. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan dinilai perlu berjalan beriringan dengan penguatan karakter serta budi pekerti. Sementara itu, layanan kesehatan, ketersediaan fasilitas, pemenuhan kebutuhan dasar, dan kesejahteraan warga lanjut usia perlu mendapat perhatian berkelanjutan.

Pesan terakhir menekankan bahwa masyarakat sipil memiliki peran penting dalam menjaga dan memperkuat demokrasi. Organisasi masyarakat sipil, komunitas keagamaan, perguruan tinggi, media, dan berbagai kelompok warga diharapkan terus mendorong kesadaran publik serta menyampaikan aspirasi masyarakat kepada para pengambil kebijakan.

GNB menegaskan bahwa delapan pesan kemerdekaan tersebut bukan sekadar refleksi, melainkan ajakan bagi seluruh elemen bangsa untuk berpartisipasi aktif dalam merawat cita-cita kemerdekaan. Kolaborasi antara penyelenggara negara, dunia usaha, tokoh agama, kalangan akademisi, media, dan masyarakat dinilai penting untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan demokratis.