Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Trilogi (BEM Trilogi) mengajak masyarakat menjadikan momentum dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran sebagai ruang evaluasi yang kritis, terbuka, dan bertanggung jawab. Penyampaian aspirasi perlu menjaga kejelasan tuntutan, mengutamakan keselamatan, serta menghormati hak masyarakat lainnya.
Ketua BEM Trilogi, Farizal Vasah Kautsar, menekankan bahwa independensi menjadi landasan penting dalam menyampaikan pandangan terhadap kebijakan publik. Menurutnya, sikap kritis harus dibangun melalui fakta, kajian, dan pemahaman terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Independensi harus dijaga melalui sikap yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap kritik perlu memiliki dasar yang jelas, tuntutan yang konkret, dan orientasi pada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Farizal mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menerima maupun menyebarkan informasi, terutama ketika situasi di ruang publik sedang memanas. Potongan video, pesan berantai, serta tuduhan yang belum diketahui kebenarannya perlu diperiksa agar tidak memperbesar kesalahpahaman.
“Jangan terburu-buru bereaksi terhadap informasi yang belum jelas sumber dan konteksnya. Periksa terlebih dahulu, jaga komunikasi, dan jangan ikut menyebarkan kabar yang dapat memicu permusuhan atau membahayakan orang lain,” katanya.
Ia menegaskan bahwa penyampaian kritik secara tegas dapat berjalan bersama penghormatan terhadap keselamatan dan martabat manusia. Perbedaan pandangan harus memperoleh ruang, sementara intimidasi, perusakan fasilitas, dan kekerasan harus dihindari.
“Kritik boleh tajam dan tuntutan harus jelas. Namun, cara menyampaikannya tetap harus menjaga keselamatan. Jangan sampai tindakan anarkis melahirkan korban baru dan menambah beban masyarakat yang kepentingannya sedang diperjuangkan,” tegasnya.
BEM Trilogi juga mengingatkan bahwa tindakan kontraproduktif dapat mengalihkan perhatian publik dari substansi persoalan. Karena itu, penyampaian aspirasi perlu disertai pengendalian diri dan kesiapan meredakan ketegangan apabila muncul situasi yang berpotensi membahayakan.
“Ketika ada provokasi, jangan langsung terpancing. Utamakan keselamatan, pastikan informasi, dan bantu menjaga situasi tetap terkendali. Kejelasan tuntutan harus tetap terjaga agar persoalan masyarakat memperoleh jawaban,” ungkap Farizal.
Menurutnya, momentum dua tahun pemerintahan perlu diisi dengan evaluasi yang membahas persoalan secara konkret. Kritik harus menjelaskan kebijakan yang dipersoalkan, dampak yang perlu diperhatikan, serta perbaikan yang diharapkan. Pemerintah juga perlu membuka ruang dialog dan memberikan tindak lanjut yang dapat diperiksa masyarakat.
“Evaluasi membutuhkan keterbukaan dari pemerintah dan tanggung jawab dari semua pihak yang menyampaikan pandangan. Aspirasi harus didengar, pertanyaan harus dijawab, dan keluhan masyarakat harus ditindaklanjuti secara jelas,” tuturnya.
Farizal turut menekankan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat secara damai. Penyelenggara aksi, peserta, dan aparat memiliki tanggung jawab sesuai perannya untuk mencegah kekerasan serta menjaga hak setiap orang.
“Ruang demokrasi harus memungkinkan masyarakat menyampaikan kritik tanpa intimidasi. Mari jaga independensi, hindari adu domba, dan sampaikan aspirasi secara damai dengan tetap menempatkan kepentingan rakyat sebagai perhatian utama,” pungkasnya.
