Dua Tahun Prabowo–Gibran, BEM UMBK Ajak Publik Sampaikan Aspirasi secara Bertanggung Jawab
Oki Victor 
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bekasi Karawang (BEM UMBK) mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga independensi dan kejelasan tuntutan dalam menyampaikan aspirasi. Momentum dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran perlu menjadi ruang evaluasi yang terbuka, dengan kepentingan rakyat sebagai dasar dalam menilai kebijakan dan mengawal perbaikan.
Presiden Mahasiswa BEM UMBK, Winda Ayu Romadloni, menekankan bahwa setiap gerakan harus mampu menjelaskan persoalan yang diperjuangkan, perubahan yang diharapkan, serta manfaatnya bagi masyarakat. Menurutnya, kritik perlu disampaikan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan agar tuntutan memiliki dasar yang kuat.
“Independensi merupakan tanggung jawab yang harus dijaga dalam setiap keputusan gerakan. Kepentingan rakyat harus tetap menjadi pegangan, termasuk ketika ada pihak yang mencoba mengarahkan aspirasi untuk keuntungan kelompoknya sendiri,” ujar Winda.
Ia menilai evaluasi dua tahun pemerintahan harus dilakukan secara objektif. Kebijakan yang bermanfaat perlu diakui, sedangkan persoalan yang belum terselesaikan harus terus dipertanyakan dan ditagih penyelesaiannya. Sikap tersebut membutuhkan konsistensi serta keberanian mempertahankan penilaian berdasarkan kenyataan yang dihadapi masyarakat.
“Setiap tuntutan harus jelas: persoalannya apa, siapa yang bertanggung jawab, dan perbaikan seperti apa yang dibutuhkan. Dengan begitu, suara masyarakat dapat diterjemahkan menjadi agenda perubahan yang bisa dikawal bersama,” ungkapnya.
Winda juga menekankan pentingnya penyampaian pendapat secara damai. Ia mengajak peserta aksi menjaga keselamatan, menghormati warga di sekitar lokasi, melindungi fasilitas umum, dan tidak terpancing melakukan kekerasan maupun perusakan. Menjaga ketertiban merupakan bagian dari tanggung jawab terhadap masyarakat yang kepentingannya sedang diperjuangkan.
“Kritik boleh tajam dan tuntutan harus tegas. Namun, tindakan kita harus tetap bertanggung jawab. Jangan sampai perjuangan yang membawa nama rakyat justru menimbulkan korban atau menambah beban masyarakat,” tegasnya.
Menurut Winda, tanggung jawab gerakan juga berlanjut setelah aksi berakhir. Janji dan tanggapan pemerintah perlu dicatat, tindak lanjutnya diperiksa, serta perkembangannya disampaikan secara terbuka kepada publik. Pengawalan yang konsisten diperlukan agar tuntutan tidak berhenti sebagai perhatian sesaat.
“Aksi merupakan bagian dari proses memperjuangkan perubahan. Sesudahnya, kita tetap berkewajiban mengawasi penyelesaian persoalan. Ukuran keberhasilan gerakan adalah manfaat yang dirasakan rakyat,” tuturnya.
BEM UMBK turut mendorong pemerintah membuka ruang dialog yang bermakna dan memberikan jawaban substantif terhadap aspirasi masyarakat. Momentum dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran diharapkan menghasilkan evaluasi yang jujur, pertanggungjawaban yang jelas, serta langkah perbaikan yang dapat dinilai bersama.
About the Author
