Ketum STN: Kritik terhadap Pemerintah Harus Berbasis Fakta dan Berorientasi pada Solusi
Oki Victor 
CIANJUR – Ketua Umum Serikat Tani Nelayan (STN), Ahmad Rifai, menekankan pentingnya menjadikan momentum Hari Tani Nasional sebagai sarana memperkuat kesadaran masyarakat terhadap persoalan agraria, meningkatkan kapasitas petani, serta membangun ruang dialog yang konstruktif antara masyarakat dengan pemerintah. Menurutnya, perjuangan terhadap kepentingan petani dan nelayan perlu terus dikembangkan melalui pendekatan yang produktif, edukatif, dan berorientasi pada penyelesaian persoalan secara nyata.
Hal tersebut disampaikan dalam penjelasannya mengenai pelaksanaan kegiatan Seminar Pembukaan Pendidikan dan Latihan STN bertajuk “Pembangunan Berbasis HAM: Perlindungan Hak Kelola Agraria dalam Pusaran Kedaulatan Pangan Nasional”, yang diselenggarakan dalam momentum Hari Tani Nasional pada 24 September 2026 di Desa Mekargalih, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Ahmad Rifai menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen STN dalam mendorong penguatan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak agraria, reforma agraria, Perhutanan Sosial, dan kedaulatan pangan nasional. Melalui forum pendidikan dan dialog, STN berupaya menghadirkan pendekatan yang lebih substantif dalam menyikapi berbagai persoalan yang dihadapi petani, khususnya berkaitan dengan kepastian hak kelola lahan dan perlindungan sumber penghidupan masyarakat.
“Peringatan Hari Tani Nasional seharusnya tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk meningkatkan pengetahuan, memperkuat solidaritas, dan mencari solusi atas persoalan yang dihadapi petani. Melalui kegiatan pendidikan dan dialog seperti ini, kami ingin menunjukkan bahwa perjuangan aspirasi masyarakat dapat dilakukan secara produktif, damai, dan tetap berorientasi pada kepentingan rakyat,” ujar Ahmad Rifai.
Menurutnya, berbagai persoalan agraria yang berkembang di tengah masyarakat membutuhkan penanganan serius melalui komunikasi yang terbuka, penguatan pemahaman hukum, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, STN memandang pentingnya membangun hubungan yang konstruktif dengan pemerintah, institusi penegak hukum, akademisi, dan masyarakat sipil dalam mendorong penyelesaian persoalan secara berkeadilan.
Ahmad Rifai juga menegaskan bahwa penyampaian aspirasi maupun kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan mengedepankan argumentasi yang objektif, penghormatan terhadap hukum, serta menghindari tindakan provokatif maupun kekerasan yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat.
“Kami memandang bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari kontrol sosial yang sah dalam negara demokrasi. Namun, kritik harus dibangun berdasarkan fakta dan diarahkan pada perbaikan kebijakan, bukan menjadi sarana provokasi, penyebaran permusuhan, ataupun upaya mendiskreditkan pemerintah tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Dalam kaitan tersebut, Ahmad Rifai menilai bahwa organisasi masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga independensi gerakan sekaligus memastikan setiap aspirasi yang diperjuangkan tidak kehilangan substansi akibat tindakan yang kontraproduktif. Menurutnya, keberhasilan sebuah gerakan sosial tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya mobilisasi massa, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam membangun kesadaran, merumuskan rekomendasi, dan mendorong perubahan kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Ahmad Rifai menyoroti pentingnya sinergi antara organisasi masyarakat dengan pemerintah dan Polri dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Ia berpandangan bahwa stabilitas keamanan dan kebebasan berpendapat harus berjalan secara beriringan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi, supremasi hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak konstitusional masyarakat.
“Menjaga stabilitas dan keamanan bukan berarti membatasi ruang kritik masyarakat. Sebaliknya, ruang demokrasi yang sehat membutuhkan situasi yang aman, adanya keterbukaan komunikasi, serta sikap saling menghormati antara masyarakat dan penyelenggara negara. Kami berharap pemerintah dan Polri terus membuka ruang dialog, sementara organisasi masyarakat juga menjaga setiap kegiatan agar berlangsung damai, tertib, dan tidak mudah terprovokasi,” jelasnya.
Terkait pelaksanaan kegiatan STN di Desa Mekargalih, Ahmad Rifai menerangkan bahwa pembahasan mengenai perlindungan hak kelola masyarakat dan agenda ketahanan pangan menjadi bagian penting dalam pendidikan agraria. Menurutnya, persoalan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang, kepastian hukum, serta kepentingan pembangunan nasional perlu disikapi melalui pendekatan dialogis dan mekanisme penyelesaian yang transparan, sehingga kepentingan pembangunan tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat.
Di sisi lain, menjelang refleksi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Oktober 2026, STN memandang perlunya evaluasi berbagai agenda pembangunan nasional secara objektif, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan reforma agraria, ketahanan pangan, pembangunan pedesaan, dan kesejahteraan masyarakat.
Ahmad Rifai menilai bahwa upaya pemerintah memperkuat sektor pangan perlu terus dikawal melalui partisipasi publik yang konstruktif. Pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, menurutnya, dapat diwujudkan melalui kajian, pendidikan masyarakat, penyampaian rekomendasi, maupun dialog dengan para pemangku kepentingan tanpa harus membangun sentimen permusuhan yang justru dapat menghambat penyelesaian persoalan.
“Momentum evaluasi pemerintahan harus menjadi kesempatan untuk menilai kebijakan secara jernih dan proporsional. Kebijakan yang memberikan manfaat bagi rakyat perlu didukung, sementara kebijakan yang masih memiliki kekurangan harus dikritisi dan diperbaiki bersama. Kepentingan petani, nelayan, dan masyarakat kecil harus tetap menjadi prioritas dalam setiap agenda pembangunan nasional,” tuturnya.
Ahmad Rifai berharap kegiatan pendidikan dan dialog yang telah dilaksanakan STN dalam momentum Hari Tani Nasional dapat menjadi salah satu contoh bagi organisasi tani, mahasiswa, dan elemen masyarakat sipil lainnya dalam mengembangkan pola gerakan yang produktif serta berorientasi pada penyelesaian persoalan publik.
Menurutnya, perjuangan mewujudkan keadilan agraria dan kesejahteraan masyarakat tidak perlu dipertentangkan dengan upaya menjaga persatuan maupun stabilitas nasional. Kedua kepentingan tersebut dapat berjalan secara bersamaan apabila dilandasi penghormatan terhadap hak masyarakat, kepastian hukum, serta keterbukaan pemerintah dalam menerima aspirasi.
“STN akan terus mendorong perjuangan petani dan nelayan melalui pendidikan, penguatan organisasi, advokasi berbasis hukum, dan dialog yang konstruktif. Kami meyakini bahwa aspirasi masyarakat akan lebih bermakna apabila mampu menghasilkan solusi nyata, memperkuat persatuan, serta memberikan kontribusi positif bagi terwujudnya keadilan agraria dan kedaulatan pangan nasional,” pungkasnya.
About the Author
