Momentum Dua Tahun Prabowo–Gibran, Irwan Suhanto Dorong Penguatan Demokrasi dan Partisipasi Publik yang Damai
Oki Victor 
JAKARTA – Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus Aktivis Reformasi 1998, Irwan Suhanto, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga ruang demokrasi melalui partisipasi publik yang damai, kritis, dan konstruktif, khususnya dalam menyikapi berbagai dinamika sosial politik nasional setelah dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Irwan, momentum dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran yang jatuh pada 20 Oktober 2026 perlu dimaknai sebagai kesempatan bagi seluruh komponen bangsa untuk melakukan evaluasi secara objektif terhadap berbagai kebijakan pemerintah, sekaligus memastikan bahwa pembangunan nasional tetap berjalan seiring dengan penghormatan terhadap demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.
“Momentum dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran harus menjadi ruang refleksi bersama untuk melihat sejauh mana negara mampu memenuhi harapan rakyat. Demokrasi memberikan hak kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik dan melakukan pengawasan terhadap kekuasaan. Namun, kebebasan tersebut juga harus dijalankan dengan tanggung jawab, argumentasi yang rasional, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,” ujar Irwan.
Irwan menegaskan bahwa semangat Reformasi 1998 merupakan bagian penting dari perjalanan demokrasi Indonesia yang harus terus dijaga. Menurutnya, perjuangan reformasi tidak semata-mata ditujukan untuk mengganti kepemimpinan nasional, melainkan membangun sistem pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, serta memberikan jaminan terhadap kebebasan dan hak-hak konstitusional masyarakat.
“Reformasi 1998 bukan diperjuangkan untuk melahirkan kebebasan tanpa tanggung jawab, melainkan untuk memastikan bahwa kekuasaan dapat diawasi dan rakyat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi tanpa rasa takut. Karena itu, warisan reformasi harus terus kita rawat dengan menjaga independensi gerakan masyarakat sipil dan menolak segala bentuk kekerasan yang dapat merusak substansi perjuangan demokrasi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Irwan memandang bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme demokrasi. Ia menilai, keberadaan mahasiswa, aktivis, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta kelompok-kelompok kritis lainnya memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan negara agar tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Menurutnya, pemerintah perlu membuka ruang dialog yang sehat terhadap berbagai kritik, termasuk mengenai penegakan hukum, perlindungan kebebasan sipil, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, hingga kebijakan ekonomi yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“Kritik konstruktif adalah napas demokrasi. Mengawal pemerintahan bukan berarti memusuhi negara, sebagaimana menjaga stabilitas nasional juga tidak boleh dimaknai sebagai pembatasan terhadap kebebasan masyarakat. Pemerintah harus bersedia mendengar dan mengevaluasi setiap kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab karena suara rakyat merupakan bagian penting dari proses perbaikan penyelenggaraan negara,” jelas Irwan.
Dalam konteks tersebut, Irwan turut mengingatkan pentingnya menjaga independensi gerakan masyarakat sipil agar tidak mudah terseret dalam kepentingan politik praktis maupun provokasi yang dapat mengaburkan substansi perjuangan rakyat.
Ia menilai bahwa perbedaan sikap dan pandangan terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya berkembang menjadi polarisasi yang merusak persatuan nasional atau mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan-persoalan mendasar yang membutuhkan penyelesaian.
“Jangan mengatasnamakan rakyat untuk memecah belah rakyat. Perbedaan pandangan politik adalah sesuatu yang wajar, tetapi kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat harus tetap menjadi tujuan utama. Masyarakat perlu bersikap kritis dan objektif dalam menerima berbagai informasi, sehingga tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang hanya menguntungkan kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.
Selain itu, Irwan menyoroti pentingnya memastikan bahwa penyampaian aspirasi masyarakat tetap dilaksanakan melalui cara-cara damai dan sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional. Ia berpandangan bahwa tindakan anarkis, perusakan fasilitas umum, maupun kekerasan dalam kegiatan demonstrasi berpotensi mengaburkan tuntutan masyarakat dan menimbulkan kerugian yang lebih luas.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa penolakan terhadap tindakan kekerasan tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi perlindungan terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Aparat keamanan juga diharapkan mengedepankan pendekatan yang humanis, profesional, dan proporsional dalam mengawal setiap kegiatan penyampaian aspirasi publik.
“Demokrasi yang sehat harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik secara aman dan bermartabat. Kita tentu menolak tindakan anarkis, tetapi pada saat yang sama negara juga berkewajiban menjamin kebebasan berpendapat dan melindungi setiap warga negara. Stabilitas nasional harus dibangun melalui keadilan, kepastian hukum, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara,” katanya.
Sebagai pegiat HAM dan bagian dari generasi Reformasi 1998, Irwan juga menilai bahwa penyelesaian berbagai persoalan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kasus-kasus masa lalu, tetap menjadi tanggung jawab negara yang perlu mendapatkan perhatian berkelanjutan.
Menurutnya, pemerintah memiliki kesempatan untuk memperkuat komitmen terhadap agenda perlindungan HAM melalui peningkatan transparansi, penguatan kelembagaan, serta proses penegakan hukum yang menjamin rasa keadilan bagi seluruh masyarakat, termasuk korban dan keluarga korban pelanggaran HAM.
“Penyelesaian persoalan HAM harus ditempatkan sebagai tanggung jawab kebangsaan yang melampaui kepentingan politik. Negara perlu hadir memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Komitmen terhadap HAM bukan hanya diukur dari pernyataan pemerintah, tetapi juga dari langkah nyata dalam menjamin kebebasan sipil, melindungi warga negara, dan memastikan hukum berlaku secara adil,” tuturnya.
Di sisi lain, Irwan mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintahan juga harus diukur melalui kemampuan negara meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, membuka kesempatan kerja, serta memastikan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar masyarakat.
Ia berpandangan bahwa berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintahan Prabowo–Gibran perlu terus memperoleh pengawasan serta evaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kehidupan rakyat. Dengan demikian, setiap kebijakan dapat diperbaiki secara berkelanjutan tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
“Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan stabilitas politik, tetapi juga kepastian bahwa pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi kehidupan mereka. Pemerintah harus mampu menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan, sedangkan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk terus mengawal kebijakan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat,” paparnya.
Menutup pandangannya, Irwan mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya mahasiswa, pemuda, aktivis, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai kelompok sosial lainnya, untuk menjadikan momentum dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran sebagai kesempatan memperkuat kedewasaan berdemokrasi.
Ia menekankan bahwa menjaga persatuan nasional bukan berarti menghilangkan perbedaan pendapat atau menghentikan kritik terhadap pemerintah, melainkan memastikan setiap perbedaan dapat disampaikan melalui mekanisme demokrasi yang damai, terbuka, dan bertanggung jawab.
“Warisan Reformasi 1998 bukanlah kekerasan, melainkan keberanian memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan. Mari kita jaga ruang demokrasi dengan tetap kritis, menolak provokasi, menghormati perbedaan, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Demokrasi yang kuat lahir ketika pemerintah bersedia dikoreksi dan masyarakat mampu menggunakan kebebasannya secara bertanggung jawab,” pungkas Irwan.
About the Author
