Oki Victor 
JAKARTA – Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (HUMANIKA) mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan momentum dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran sebagai ruang evaluasi yang kritis, terbuka, dan bertanggung jawab. Penyampaian pendapat diharapkan tetap menjaga independensi, berfokus pada kepentingan rakyat, serta menghindari provokasi yang dapat berujung pada tindakan anarkis.
Andrianto Andri, selaku Wakil Ketua Umum kedua sekaligus Ketua Dewan Pembina HUMANIKA, menekankan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dari demokrasi. Kritik terhadap pemerintah perlu memperoleh ruang yang aman agar persoalan masyarakat dapat disampaikan secara terbuka dan mendapat tanggapan yang jelas.
“Jaga agar suara masyarakat tetap mandiri. Tuntutan harus berangkat dari persoalan yang dirasakan rakyat, bukan diarahkan untuk menjadi alat tawar kepentingan segelintir pihak,” ujar Andrianto.
Menurutnya, independensi gerakan perlu dijaga melalui keterbukaan dalam merumuskan tuntutan dan mengambil keputusan. Setiap peserta harus memahami tujuan aksi serta memiliki kesempatan untuk menilai apakah arah perjuangan masih sesuai dengan kepentingan bersama.
Dalam momentum evaluasi dua tahun pemerintahan, Andrianto mengajak masyarakat memusatkan perhatian pada persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari. Kesempatan kerja, biaya hidup, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan keadilan hukum perlu dibahas melalui tuntutan yang konkret serta dapat ditindaklanjuti.
“Kritik harus mempunyai arah yang jelas. Sebutkan persoalannya, sampaikan perbaikan yang dituntut, lalu kawal jawabannya. Jangan sampai substansi perjuangan tenggelam oleh kegaduhan yang tidak menyelesaikan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Andrianto juga mengingatkan seluruh peserta aksi untuk tidak mudah mengikuti ajakan yang belum jelas asal dan tujuannya. Informasi yang beredar perlu diperiksa sebelum disebarkan, terutama apabila memuat tuduhan atau seruan yang dapat memancing kemarahan dan membahayakan orang lain.
Ia menegaskan bahwa ajakan menyerang, merusak fasilitas, atau membakar harus ditolak. Tindakan tersebut dapat menimbulkan korban, merugikan masyarakat, dan mengalihkan perhatian publik dari tuntutan yang hendak diperjuangkan. Penyelenggara serta peserta aksi diharapkan menjaga komunikasi, saling mengingatkan, dan mengutamakan keselamatan bersama.
“Menjaga aksi tetap damai tidak mengurangi ketegasan kritik. Kita dapat menagih pertanggungjawaban pemerintah dengan keras dan terbuka tanpa merusak atau mengorbankan keselamatan sesama,” ungkap Andrianto.
Pada saat yang sama, Andrianto meminta aparat keamanan melindungi masyarakat yang menyampaikan pendapat secara damai. Pengamanan diharapkan mengedepankan komunikasi, tindakan yang proporsional, serta penghormatan terhadap hak setiap orang. Perbuatan individu perlu ditangani berdasarkan bukti dan tidak dijadikan alasan untuk menyamaratakan seluruh peserta aksi.
Pemerintah juga diharapkan menjawab substansi kritik melalui penjelasan yang terbuka dan langkah perbaikan yang dapat diperiksa masyarakat. Menurut Andrianto, aspirasi publik perlu ditindaklanjuti dengan kejelasan tanggung jawab serta waktu penyelesaian, sehingga dialog menghasilkan perubahan yang nyata.
“Perjuangan tidak selesai ketika aksi berakhir. Kawal tindak lanjutnya, periksa pelaksanaannya, dan tetap berani mengingatkan apabila janji tidak dijalankan. Kepentingan rakyat harus menjadi pegangan sejak tuntutan disusun hingga hasilnya dirasakan,” pungkasnya.
About the Author
