BEKASI – Forum Ulama dan Habaib (FUHAB) Jakarta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persatuan, mengedepankan sikap bijaksana, serta tidak mudah terprovokasi oleh berbagai ajakan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dan tindakan anarkis. Seruan tersebut menjadi bagian dari perhatian FUHAB terhadap dinamika sosial dan kebangsaan dalam momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
K.H. Abdul Hadi selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Forum Ulama dan Habaib (Ketua DPW FUHAB) Bekasi Raya menegaskan pentingnya menjaga ketenangan dan kedewasaan masyarakat dalam menyikapi berbagai persoalan nasional. Menurutnya, perbedaan pandangan terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi, tetapi tidak seharusnya berkembang menjadi tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat luas.
“Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan kritik dan aspirasi kepada pemerintah. Namun, hak tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai niat memperjuangkan keadilan justru berubah menjadi tindakan yang menimbulkan kerusakan, mengganggu ketertiban, dan merugikan masyarakat sendiri,” ujar K.H. Abdul Hadi.
Ia menilai bahwa momentum dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran seharusnya dimanfaatkan sebagai ruang evaluasi yang sehat dan konstruktif terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi bangsa. Permasalahan mengenai keadilan agraria, perlindungan tenaga kerja, pemerataan pendidikan, hingga pelayanan kesehatan merupakan aspirasi masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian dan penyelesaian secara sungguh-sungguh dari pemerintah.
“Kami memandang bahwa kritik masyarakat merupakan bagian penting dalam mengingatkan pemerintah agar tetap menjalankan amanah dengan baik. Persoalan yang menyangkut kepentingan rakyat harus disampaikan secara jujur dan terbuka. Namun, perjuangan tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum, menjaga adab, dan tidak memberikan ruang bagi tindakan provokatif maupun anarkis,” ungkapnya.
Lebih lanjut, K.H. Abdul Hadi mengingatkan bahwa masyarakat harus semakin bijaksana dalam menerima dan menyebarluaskan informasi, khususnya melalui media sosial. Informasi yang belum jelas kebenarannya, ajakan yang mengandung kebencian, serta provokasi yang memanfaatkan isu-isu sensitif berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memperkeruh suasana di tengah masyarakat.
“Jangan mudah terpancing oleh informasi yang belum tentu benar ataupun ajakan yang mengarah pada permusuhan. Kita harus mampu membedakan antara perjuangan menyampaikan aspirasi dengan tindakan provokasi yang sengaja menciptakan kegaduhan. Islam mengajarkan tabayun, kehati-hatian, dan menjaga persaudaraan. Jangan sampai perbedaan pendapat membuat kita kehilangan akal sehat dan rasa persaudaraan,” katanya.
Dalam pandangannya, penyampaian aspirasi melalui aksi unjuk rasa merupakan hak konstitusional yang harus dihormati. Namun, kebebasan tersebut perlu disertai tanggung jawab untuk menjaga keselamatan, menghormati hak masyarakat lainnya, serta menghindari segala bentuk perusakan fasilitas umum maupun tindakan kekerasan.
“Kita tidak melarang masyarakat bersikap kritis, bahkan kritik yang benar dan membangun merupakan bentuk kepedulian terhadap bangsa. Tetapi harus diingat, merusak fasilitas umum, melakukan kekerasan, atau menciptakan keresahan bukanlah bagian dari perjuangan yang dapat dibenarkan. Jangan sampai aspirasi yang baik kehilangan substansinya akibat tindakan segelintir pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
K.H. Abdul Hadi juga menekankan pentingnya peran ulama, habaib, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai penyejuk dalam menghadapi dinamika sosial dan politik. Menurutnya, tokoh agama mempunyai tanggung jawab moral untuk menyampaikan nasihat yang menenangkan, menjaga kerukunan, serta mengajak masyarakat menyelesaikan setiap perbedaan melalui musyawarah dan dialog.
“Sebagai ulama dan bagian dari masyarakat, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedamaian dan memberikan pemahaman yang baik kepada umat. Amar ma’ruf nahi munkar harus dilakukan dengan ilmu, hikmah, dan akhlak yang mulia. Menegakkan kebenaran tidak berarti membenarkan segala cara, terlebih apabila cara tersebut justru menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat,” tuturnya.
Di sisi lain, ia mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan berbagai aspirasi dan kritik yang disampaikan masyarakat. Pemerintah diharapkan terus membuka ruang komunikasi, mengedepankan transparansi, serta menunjukkan kesungguhan dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut kesejahteraan dan keadilan sosial.
“Pemerintah harus bersedia mendengarkan suara rakyat dengan hati terbuka. Kritik yang disampaikan secara santun dan bertanggung jawab jangan dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai pengingat agar kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat. Hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat harus dibangun melalui keterbukaan, keadilan, dan rasa saling menghormati,” jelasnya.
Menurut K.H. Abdul Hadi, menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun aparat keamanan, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan partisipasi seluruh elemen bangsa. Karena itu, setiap kelompok masyarakat diharapkan tidak menjadikan perbedaan pandangan politik sebagai alasan untuk membangun permusuhan atau mempertajam perpecahan.
“Kita boleh berbeda pendapat, boleh mengkritik, bahkan boleh menyampaikan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Tetapi jangan sampai perbedaan tersebut merusak persaudaraan dan persatuan bangsa. Kepentingan masyarakat harus tetap menjadi tujuan utama, bukan kepentingan kelompok tertentu yang justru memperkeruh keadaan,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, K.H. Abdul Hadi mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan momentum dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran sebagai kesempatan memperkuat persatuan, meningkatkan kepedulian sosial, dan mengawal pembangunan nasional secara kritis serta bertanggung jawab.
“Mari kita jaga bangsa ini bersama-sama. Sampaikan aspirasi dengan santun, perjuangkan keadilan dengan cara yang benar, dan jangan mudah terprovokasi oleh ajakan yang membawa pada tindakan anarkis. Kritik boleh tajam, tetapi akhlak harus tetap dijaga. Perjuangan boleh keras dalam prinsip, tetapi tidak boleh berubah menjadi kekerasan. Persatuan, kedamaian, dan keselamatan masyarakat harus menjadi kepentingan bersama,” pungkasnya.
