Badan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (BPM KM UAJ) mengajak seluruh elemen pergerakan mahasiswa untuk menjaga independensi dan konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Gerakan mahasiswa diharapkan tetap berangkat dari persoalan masyarakat, memiliki tuntutan yang jelas, serta tidak diarahkan untuk memenuhi kepentingan politik praktis kelompok tertentu.
Ketua/Presiden BPM KM Unika Atma Jaya, Emmanuel Argya Kenaz Pradana, menekankan pentingnya menjaga kebebasan mahasiswa dalam menentukan sikap. Menurutnya, kekuatan gerakan terletak pada kemampuan membaca persoalan secara kritis dan keberanian mengawal tuntutan tanpa bergantung pada kepentingan pihak yang ingin memperoleh keuntungan politik.
“Mahasiswa harus memastikan bahwa setiap tuntutan benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat. Jangan sampai suara rakyat yang kita bawa justru digunakan untuk membuka jalan bagi ambisi kelompok tertentu,” ujar Emmanuel.
Ia menjelaskan bahwa menjaga independensi memerlukan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, kejelasan tujuan aksi, serta kesediaan untuk menguji informasi. Setiap ajakan kerja sama maupun dukungan perlu dinilai secara kritis agar tidak mengubah arah perjuangan atau membatasi kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan sikap.
“Berkomunikasi dengan berbagai pihak merupakan bagian dari perjuangan. Namun, mahasiswa harus tetap memegang kendali atas sikap dan tuntutannya. Dukungan apa pun tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Emmanuel juga mengingatkan agar pergerakan mahasiswa tidak terjebak dalam persaingan panggung dan perhatian publik. Menurutnya, keberhasilan gerakan perlu dilihat dari kemampuan memperjelas persoalan, mendorong jawaban dari pihak yang bertanggung jawab, serta mengawal pelaksanaan perbaikan.
Dalam penyampaian aspirasi, BPM KM UAJ mengajak mahasiswa untuk tetap tegas sekaligus menjaga keselamatan bersama. Peserta aksi diharapkan tidak mudah mengikuti informasi yang belum terverifikasi maupun ajakan yang mengarah pada perusakan, penyerangan, dan tindakan yang merugikan masyarakat.
“Kritik boleh keras dan tuntutan harus tegas. Tetapi kita wajib menjaga agar masyarakat yang kita perjuangkan tidak justru menjadi pihak yang dirugikan. Tolak provokasi dan jangan biarkan tindakan kekerasan mengaburkan substansi tuntutan,” ungkap Emmanuel.
Ia menambahkan bahwa kedisiplinan aksi perlu dibangun melalui koordinasi yang jelas, pemahaman terhadap tujuan bersama, dan komunikasi yang bertanggung jawab. Pada saat yang sama, aparat berkewajiban melindungi penyampaian pendapat secara damai dan menjalankan pengamanan secara profesional serta proporsional.
“Menjaga aksi tetap damai merupakan tanggung jawab bersama. Mahasiswa menjaga kedisiplinan gerakan, aparat melindungi hak warga, dan pihak yang dituju harus menjawab tuntutan secara terbuka. Aspirasi tidak selesai hanya karena massa sudah membubarkan diri,” katanya.
Emmanuel menekankan bahwa pengawalan harus berlanjut setelah aksi selesai. Pernyataan maupun komitmen yang disampaikan kepada mahasiswa perlu dicatat, diperiksa, dan dipantau tindak lanjutnya agar perjuangan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.
“Jaga independensi, pahami persoalannya, dan kawal sampai ada pertanggungjawaban. Kepercayaan rakyat harus kita rawat melalui sikap yang konsisten, bukan hanya melalui kerasnya suara ketika berada di jalan,” pungkasnya.
