Oki Victor 
Jakarta — Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, angkat suara soal polemik wacana pemindahan Polri ke bawah kementerian. Habib Syakur menegaskan bahwa posisi Polri tetap berada di bawah Presiden merupakan prinsip konstitusional yang tidak boleh diganggu-gugat.
“Struktur komando langsung di bawah Presiden adalah penopang stabilitas nasional dan efektivitas kepemimpinan,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Menurut Habib Syakur, wacana pemindahan Polri ke kementerian bukan hanya tidak relevan, tetapi juga berpotensi melemahkan prinsip single leadership dalam sektor keamanan dan penegakan hukum. Ia mengapresiasi sikap Kapolri serta pemerintah yang tegas mempertahankan struktur Polri tetap di bawah Presiden.
Di sisi lain, Habib Syakur menilai reformasi kultural sebagai elemen penting dalam transformasi Polri. Ia menyebut reformasi tidak bisa hanya menyasar aspek struktural dan teknis, tetapi juga menyentuh karakter, nilai, serta budaya kerja anggota kepolisian.
“Reformasi kultural itu fondasi untuk membangun Polri yang humanis, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik,” jelasnya.
Sebagai Inisiator GNK, ia menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kapolri dalam mempercepat implementasi 8 Poin Percepatan Reformasi Polri. Menurutnya, delapan agenda itu merupakan peta jalan penting menuju Polri yang modern, bersih, dan adaptif terhadap tantangan zaman.
Habib Syakur juga menekankan pentingnya konsistensi dan akuntabilitas publik dalam setiap upaya reformasi. Ia menyebut kepercayaan masyarakat adalah modal sosial terbesar bagi institusi Polri, sehingga implementasi reformasi harus terasa nyata di lapangan.
“Reformasi kultural dan struktural ini dua pilar yang saling menguatkan. Keduanya harus berjalan seiring,” tegasnya.
Lebih lanjut, Habib Syakur memastikan bahwa GNK akan terus mendukung langkah Polri dalam memperkuat profesionalisme dan menjaga marwah kelembagaan. Ia juga mengajak masyarakat untuk turut memberikan dukungan moral agar proses transformasi Polri berjalan efektif.
Ia mengingatkan bahwa tantangan keamanan nasional semakin kompleks, sehingga Polri membutuhkan struktur komando yang stabil dan kepemimpinan tunggal untuk bergerak cepat dalam situasi krisis. Karena itu, mempertahankan Polri tetap di bawah Presiden dianggapnya sebagai langkah strategis yang tidak bisa ditawar.
“GNK akan terus menjadi mitra kritis yang konstruktif. Dengan konsistensi dan dukungan publik, saya yakin Polri bisa makin modern, humanis, dan profesional,” pungkasnya.
About the Author
